SOLUSI ISLAM DALAM MENGHAPUS PENJAJAHAN EKONOMI

Oleh: Abu Haris Al-Amin**

I. PENDAHULUAN

Tahun 1776, ketika buku Adam Smith yang berjudul “The Wealth of Nations” terbit, dunia menyambutnya dengan gegap gempita. Dengan kekuatan logika-logika ekonominya, Smith mampu meyakinkan dunia, bahwa tidak akan lama lagi tatanan ekonomi yang berkeadilan, yang akan menyejahterakan seluruh lapisan manusia akan segera terwujud. Si “tangan ajaib” (the invisible hands) akan mengatur semuanya. Dengan “tangan sakti” itu pula, ekonomi dijamin akan dapat tumbuh dengan sangat mengesankan. Yang penting menurut Smith, negara nggak usah repot. Negara tidak perlu ikut campur tangan dalam urusan ekonomi. Mekanisme pasar bebas akan dapat menyelesaikan semuanya. Apakah ramuan Smith ini benar-benar mujarab?

Sejarah telah mencatat, apa yang diomongkan Smith memang bukan pepesan kosong. Ekonomi negara-negara Barat selama periode 150-an tahun telah mencatat pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut juga diiringi dengan tingkat harga-harga yang bergerak relatif stabil. Inilah model ekonomi yang kemudian dikenal dengan ekonomi liberalisme atau ekonomi kapitalisme.

Ternyata sistem ekonomi ini bukanlah sistem ekonomi yang ”tahan banting”. Perjalanan sistem ekonomi ini tidak semulus di masa awalnya. Memasuki abad ke-20, sistem ekonomi ini mulai menampakkan kelemahan-kelemahannya. Pada tahun 1930-an, sistem ekonomi ini membuahkan ”karya” monumentalnya berupa munculnya malapetaka besar dalam bidang ekonomi. Inilah puncak keruntuhan pondasi sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi negara-negara kapitalis mengalami depresi berat. Pertumbuhan ekonominya mandeg total. Pengangguran merajalela dimana-mana. Malapetaka ekonomi ini dicatat oleh dunia sebagai ”The Great Depression”.

Namun demikian, pakar-pakar ekonomi mereka seakan tidak pernah mengenal kata ”putus asa” dalam kamusnya. Berbagai perbaikan dan tambal sulam terus dilakukan, baik dalam dataran teoritis maupun praktis. Akhirnya sistem ekonomi ini terus menggeliat, bangun dan tegak kembali sebagai kekuatan raksasa yang mengangkangi ekonomi dunia. Walaupun harus diakui, bahwa kesuksesan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ”prestasi murni” dari sistem ekonomi ini.

Awal era tahun 90-an sistem ekonomi ini dihinggapi oleh nasib yang mujur. Keruntuhan Uni Soviet seakan menjadi “durian runtuh” bagi blok ekonomi ini. Musuh bebuyutan yang selama ini menjadi lawan utama dalam percaturan politik maupun ekonomi dunia telah masuk “liang kubur”. Nasib mujur inilah yang membuat sistem ekonomi ini semakin “lupa daratan”. Nafsu keserakahan ekonominya sudah tidak ada yang sanggup membendungnya lagi. Inilah faktor pendukung utama yang membuat sistem ekonomi ini akhirnya menjadi besar.

Akhirnya, pada awal milennium ke-3 ini sistem ekonomi ini telah menjadi satu-satunya penguasa dunia. Kapitalisme telah menjadi “vampir gurita” yang tangan-tangannya telah membelit ke seantero negara-negara miskin dan berkembang di dunia ini sebagai inang yang terus-menerus dihisab, dieksploitasi, dikeruk dan dirampok kekayaannya tanpa kenal ampun lagi.

Inilah fenomena penjajahan ekonomi yang telah dilakukan oleh sebuah sistem ekonomi yang kesohor dengan julukan ekonomi kapitalisme tersebut. Sebuah fakta penjajahan ekonomi yang tidak hanya bisa ditonton, tetapi benar-benar telah menghinggapi kita dan telah melumat-lumat kehidupan kita, tanpa kita sadari sama sekali.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sebuah sistem ekonomi yang dahulu didedikasikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi untuk kepentingan kehidupan bersama bagi seluruh penduduk bumi ini, sekarang harus berubah wajah menjadi sebuah “monster” yang menakutkan dan mematikan?

II. MEKANISME PENJAJAHAN EKONOMI

Bagaimanakah ceritanya sehingga sistem ekonomi kapitalisme ini tiba-tiba bisa berubah menjadi “penjajah ekonomi” di atas muka bumi ini? Sebagaimana telah disinggung di atas, ketika faham ekonomi liberalisme (kapitalisme) mulai menancapkan kukunya di Eropa, ekonomi negara-negara di kawasan itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Dalam jangka waktu kurang lebih dua abad, Eropa telah menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Hal itu ditandai dengan mulai bermunculannya raksasa-raksasa industri yang mampu memproduksi segala kebutuhan barang dan jasa manusia dengan tingkat output per satuan waktu yang sangat tinggi.

Kemunculan industri-industri besar di Eropa inilah, awal cerita dimulai. Menurut hukum ekonomi, kemunculan industri-industri besar akan memberikan dampak simultan yang sangat panjang dan luas. Efek domino yang ditimbulkan akan memaksa berbagai faktor yang lain harus terseret di dalamnya sebagai sebuah konsekuensi logis. Dampak simultan tersebut di antaranya adalah:

1. Kebutuhan bahan baku yang besar

Dalam dunia industri, kebutuhan akan sumber-sumber bahan baku tidak pernah mengenal kata berhenti. Padahal kenyataannya, Eropa bukanlah negeri-negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Dari titik inilah, sejarah perjalanan penjajahan negeri-negeri Eropa ke negeri-negeri yang kaya akan SDA mulai berlangsung. Negara-negara yang menjadi incaran keserakahan mereka adalah negara-negara yang ada di kawasan benua Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

2. Kebutuhan akan pasar yang besar

Industrialisasi selain membutuhkan bahan baku yang besar, akan membutuhkan pasar yang besar pula. Kenyataannya, negara-negara industri maju hanya memiliki jumlah penduduk 25% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu, produk industri mereka mampu untuk mencukupi 75% dari seluruh penduduk dunia. Jika produk-produk mereka hanya diperuntukkan bagi penduduknya saja, maka masih ada 50% produk mereka yang tersisa. Pertanyaannya, akan dikemanakan produk sisa tersebut? Tidak bisa tidak, produk lebihan mereka harus dipasarkan ke luar kawasan negara-negara mereka.

3. Kebutuhan akan pasar bebas dunia

Pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka dapat memasuki pasar-pasar di seantero dunia ini? Sebagaimana kita pahami, dalam teori perdagangan internasional, jika suatu negara ingin menyelamatkan industri domestiknya, maka negara tersebut harus melakukan proteksi terhadap masuknya barang dan jasa dari negara lain, yaitu dengan mengenakan tarif dan kuota.

Adanya politik proteksionisme di berbagai negara di dunia ini jelas akan mengancam keberlangsungan industri mereka. Oleh karena itu, negara-negara industri maju ini harus mengembangkan strategi yang lebih jitu. Strategi yang mereka lakukan tidak lain adalah dengan menghapuskan segala bentuk proteksionisme tersebut. Dengan kata lain, mereka harus melakukan penghapusan segala bentuk hambatan tarif dan kuota yang ada berbagai negara yang akan mereka tuju. Proyek besar untuk merealisasikan gagasan itu akhirnya berhasil mereka wujudkan dengan membentuk kawasan pasar bebas dunia melalui WTO dan GATT-nya, yang hampir tidak ada negara-negara di kawasan dunia ini yang tidak masuk menjadi anggotanya.

4. Kebutuhan untuk terus membesar

Dalam dunia ekonomi kapitalisme, tidak pernah dikenal kata “cukup”. Cukup berarti gagal. Oleh karena itu, kebesaran industri yang telah mereka miliki tidak boleh berhenti di negeri mereka sendiri. Perusahaan yang mereka miliki harus terus melakukan ekspansi ke negara-negara lain dengan jalan mendirikan banyak Multi National Coorporations (MNC). Keberadaan MNC di negara-negara “jajahan” mereka, paling tidak akan memiliki 3 keuntungan sekaligus, yaitu: terpenuhinya sumber bahan baku yang murah dan melimpah, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersajinya pasar yang luas, tanpa harus terkendala dengan persoalan transportasi.

Untuk memuluskan jalannya, mereka dapat menggunakan beberapa strategi. Paling tidak ada dua strategi yang senantiasa mereka gunakan, yaitu:

Strategi pertama

Strategi kedua

Strategi kedua ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan milik negara, yang di Indonesia dikenal dengan BUMN. Untuk perusahaan milik negara ini mereka akan mendorong untuk melakukan privatisasi dan divestasi, dengan alasan agar perusahaan tersebut menjadi lebih sehat dan lebih efisien.

5. Kebutuhan untuk selalu menang

Politik ekonomi kapitalisme adalah politik ekonomi persaingan bebas. Bagi negara-negara kapitalis, persaingan akan semakin mengkhawatirkan jika pesaing-pesaingnya memiliki potensi untuk menjadi negara industri yang makin kuat. Oleh karena itu, agar persaingan senantiasa mereka menangkan, maka mereka harus memiliki strategi berikutnya. Strategi itu tidak lain adalah dengan cara melemahkan calon pesaing-pesaingnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ada beberapa strategi yang telah mereka siapkan untuk melemahkan “calon” pesaingnya tersebut. Strategi itu diantaranya adalah:

Pertama

Kedua

Ketiga,

Oleh karena itu, dengan menggunakan seribu satu macam alasan (biasanya dikaitkan dengan isu politik), mereka dapat saja memberikan “hukuman” berupa embargo ekonomi, agar negara tersebut mau kembali untuk tunduk kepada skenario mereka, sehingga akan menjadi negara penghutang yang makin miskin dan melarat.

Keempat,

III. SOLUSI ISLAM MENGHADAPI PENJAJAHAN EKONOMI

Untuk menghadapi penjajahan ekonomi yang sudah menggurat dan menggurita tersebut tentu tidak bisa dengan solusi yang setengah-setengah atau parsial. Ummat Islam sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi solusi-solusi yang hanya berasal dari teori-teori ekonomi konvesional, yang hakikatnya merupakan teori ekonomi yang sudah masuk dalam “kerangkeng”nya ideologi kapitalisme itu sendiri.

Saat ini yang yang dibutuhkan oleh ummat Islam adalah solusi alternatif, solusi yang benar-benar dapat keluar dari kungkungan faham kapitalisme tersebut. Solusi alternatif tersebut tidak lain adalah solusi yang bersumber dari Islam itu sendiri. Ajaran Islam yang tidak hanya sekedar ajaran seremoni ritual saja, akan tetapi ajaran Islam sebagai sebuah ideologi yang memiliki segenap konsepsi untuk mengatur sistem kehidupan ummat manusia di muka bumi ini.

Ideologi Islam, yang salah satu pilar konsepsinya adalah tentang pengaturan ekonomi, sudah sangat layak untuk disebut sebagai sebuah sistem ekonomi yang siap untuk menghadapi sistem ekonomi kapitalisme termasuk sosialisme/komunisme.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang lepas dari perdebatan, apakah peran negara harus dominan dalam menguasai faktor-faktor produksi (sebagaimana faham dari sistem ekonomi sosialisme/komunisme) ataukah diserahkan sepenuhnya kepada individu dan swasta (faham dari sistem ekonomi kapitalisme). Sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah pandangan yang berbeda sama sekali, yaitu: Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah, berdasarkan firman Allah:

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah:

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”

(Q.S. Al-Hadiid: 7). Penguasaan (istikhlaf) ini berlaku umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, menurut Islam harta itu seharusnya hanya bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan dan didistribusikan secara sah apabila sesuai dengan ijin dari Allah sebagai Dzat pemilik hakiki dari harta tersebut. Secara lebih terperinci dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi Islam dapat dicakup dalam tiga pilar utama, yaitu:

1.Kepemilikan (al-milkiyah). 2.Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan (al-tasharruf fi al-milkiyah).3.

Distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia (tauzi’u tsarwah bayna al-nas)Dengan berlandaskan pada ketiga pilar tersebut, maka sistem ekonomi Islam dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan sistem ekonomi Islam akan bertumpu pada kekuatan dan kemandirian negara dalam melayani rakyatnya perekonomian bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Kemandirian dan kekuatan ekonomi negara tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek dan bidang, yang masing-masing akan diuraikan satu per satu dalam bab-bab selanjutnya

IV. BIDANG FISKAL

Di dalam bidang fiskal, filosofi dasar penyusunan anggaran belanja negara dalam pandangan ekonomi kapitalisme adalah menjadikan sumber utama penerimaan negaranya dari pajak, dengan berbagai variannya. Mulai pajak penghasilan, pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, bumi dan bangunan dll. Ekonomi kapitalisme telah mengajarkan, jika sumber penerimana dari sektor pajak masih mengalami kekurangan atau biasa diistilahkan mengalami defisit, maka kekurangan anggaran tersebut dapat dibiayai dengan alternatif-alternatif yang lain, yaitu:

1.Penjualan obligasi.

2.Pinjaman dari bank sentral dengan cara mencetak ekstra uang.

3.Pinjaman di pasar uang atau modal di dalam negeri atau luar negeri.

4.Pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah negara-negara donor.

Itulah ajaran dari ekonomi kapitalisme. Hal itu sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Sumber-sumber penerimaan negara untuk Kas Baitul Mal (sejenis dengan APBN) justru tidak mengandalkan sektor pajak, apalagi harus berhutang ke luar negeri. Negara sedapat mungkin untuk tidak memungut pajak dari rakyatnya. Sumber-sumber penerimaan negara untuk Kas Baitul Mal ada 3, yaitu:

a. Dari sektor kepemilikan individu, seperti: shodaqoh, hibah, zakat dsb. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain.

b. Dari sektor kepemilikan umum

c. Dari sektor kepemilikan negara

, seperti: jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dsb., seperti: pertambangan, minyak bumi, gas, kehutanan dsb.Untuk fakta sekarang ini sumber penerimaan terbesar yang dapat diandalkan negara seperti Indonesia ini adalah dari sektor kepemilikan umum. Tentu dengan catatan definisi kepemilikan umum harus sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syara’, yaitu: ijin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

Konsekuensi dari definisi tersebut adalah Asy-Syari’ melarang harta tersebut dikuasai oleh individu atau oleh pihak swasta, terlebih lagi swasta asing, sebagaimana yang menimpa Indonesia saat ini. Adapun peran negara hanyalah sebatas mengelolanya kemudian mengembalikan hasilnya kepada rakyat sebagai pemilik asalnya sesuai ketentuan yang sudah digariskan oleh syara’, sebagaimana yang ada dalam aturan ekonomi Islam pada aspek pengeluaran negara.

Apabila sumber penerimaannya sudah mencukupi, maka negara sudah tidak perlu memungut pajak (dharibah) lagi dari rakyatnya. Pemungutan pajak hanya dilakukan apabila anggaran negara dalam kondisi defisit. Pemungutan pajak tersebut hanya bersifat sementara (temporal) dan hanya dibebankan terhadap warga negara yang mampu saja.

Dengan kuatnya pendapatan negara tersebut, segala peluang untuk mengambil utang luar negeri benar-benar telah tertutup rapat. Pendapatan negara yang besar itu salah satunya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer rakyatnya (bagi yang krang mampu), yaitu: sandang, pangan dan papan, termasuk juga untuk kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu: pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis.

V. BIDANG MONETER

Walaupun dari sisi fiskal sudah kuat, bukan berarti persoalan ekonomi telah aman. Masih tetap ada ancaman yang serius, selama perekonomian negara adalah perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, maka arus perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.

Apabila sistem moneter yang digunakan negara masih menganut sistem moneter kapitalisme, maka kebangkrutan ekonomi tetap akan mengancam. Kehancuran ekonomi suatu negara tidak perlu harus menunggu serangan dari negara lain yang lebih kuat ekonominya, akan tetapi cukuplah hanya dengan satu orang seperti Goerge Soros, ekonomi negara bisa gulung tikar, sebagaimana yang terjadi pada krisis moneter tahun 1997.

Semuanya itu tentu saja berujung pada sangat rentannya sistem mata uang yang hanya disandarkan pada nilai nominal yang tertulis pada secarik kertas, tanpa ada penjaminan yang jelas, kecuali hanya tergantung pada kekuatan supply dan demand yang ada di pasar uang. Bahkan otoritas moneter-pun bisa menjadi tak memiliki kekuatan sama sekali menghadapi kekuatan mekanisme pasar tersebut.

Oleh karena itu, di dalam sistem ekonomi Islam, sistem mata uang wajib berbasis kepada emas dan perak, atau yang lebih dikenal dengan mata uang dinar dan dirham. Dengan demikian, mata uang dalam Islam diharapkan dapat menjadi mata uang yang kuat dan stabil. Tidak akan mudah terguncang oleh gejolak perubahan kurs sebagaimana yang terjadi pada mata uang kertas. Nilai nominal dari mata uang ini akan sama dengan nilai intrinsiknya. Mata uang ini tidak membutuhkan pengendalian moneter dari otoritas moneter manapun dan juga tidak perlu dijamin oleh bank sentral manapun, karena mata uang ini dapat menjamin dirinya sendiri sebagai barang berharga.

Terlebih lagi jika mata uang ini digunakan untuk alat transaksi perdagangan internasional, maka mata uang ini akan memberi keadilan bagi segenap negara-negara yang terlibat di dalamnya. Semua barang dan jasa yang ditransaksikan akan dapat dinilai secara sama, dengan harga yang relatif stabil. Selain resiko spekulasinya nihil, ongkos usaha juga dapat dikurangi sebagai akibat batasan-batasan tertentu lenyap, yang selanjutnya akan dapat mendorong terjadinya perdagangan.

VI. EKONOMI SEKTOR RIIL

Ada kekhawatiran dari para pakar ekonomi saat ini, jika sistem dinar dan dirham dikembalikan lagi, maka dinar dan dirham tidak akan mampu mencukupi kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi. Volume transaksi ekonomi saat ini nilainya sangat tinggi, jauh melampaui ketersediaan emas dan perak di muka bumi ini. Betulkah demikian?

Satu hal yang perlu diingat secara tegas saat ini adalah, kebutuhan trasaksi ekonomi yang sangat tinggi tersebut sesungguhnya hanya muncul dari ekonomi sektor non riil. Bukan ekonomi sektor riil. Di sektor non riil, untuk kebutuhan spekulasi di pasar uang secara internasional omzetnya sudah mencapai 1,3 triliun dolar AS per hari. Jumlah itu setara dengan enam kali nilai perdagangan sektor riil yang banyak membutuhkan kerja keras dan cucuran keringat.

Oleh karena itu, penerapan sistem mata uang dinar dan dirham, juga harus dijaga oleh penerapan aturan syari’at yang lain, khususnya pengharaman aktifitas ekonomi di sektor non riil tersebut. Dengan demikian kekhawatiran akan kekurangan emas dan perak paling tidak sudah mulai dapat terjawab.

VII. PENUTUP: PENGELOLA NEGARA YANG AMANAH

Sehebat apapun sebuah sistem, jika pengelolanya tidak amanah, maka sistem tersebut juga bisa bocor. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam menghendaki agar pengelola negara benar-benar terdiri dari manusia-manusia yang amanah.

Dalam sistem negara yang bercorak sekularistik seperti di Indonesia ini, untuk mendapatkan pengelola negara yang amanah memang agak sulit. Sikap amanah yang kuat, yang benar-benar menghujam dari lubuk hati yang paling dalam, hanya muncul dari buah keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat inilah yang membuat manusia tersebut senantiasa ingin terikat dengan aturan-aturan Allah SWT.

Dalam negara yang bercorak sekularistik, yaitu ketika agama dipisahkan dari pengaturan kenegaraan, akan menyebabkan keterikatannya pada syari’at hanya terjadi tatkala orang tersebut melaksanakan aktivitas ibadah ritualnya saja. Sedangkan ketika mengelola negara maka keterikatannya pada syari’at menjadi lemah, bahkan menjadi tidak ada sama sekali. Hal inilah yang menjadi sumber utama terjadinya kebocoran-kebocoran negara yang merajalela pada saat ini.

Insya Allah

*

**Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia DIY; Dosen STEI Hamfara Yogyakarta; Kandidat Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Makalah disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Meja bertema “Hapus Penjajahan Ekonomi Dengan Khilafah”, diselenggarakan oleh HTI DIY, di Wisma Kagama, Ahad, 26 Maret 2006., dalam negara yang semua sendi kehidupannya didasarkan pada Islam, maka keimanan seseorang akan berbuah pada segenap kehidupannya, termasuk ketika menjalankan aktivitas kenegaraan. Diharapkan kontrol yang kuat dari keimanannya benar-benar akan berbuah pada perilaku yang amanah dalam mengelola dirinya maupun negaranya. Wallahu a’lam bishshowab.(Q.S. An-Nuur: 33). yaitu dengan kekuatan militer. Strategi ini memang dikhususnya bagi negara-negara yang dianggap “super bandel” menurut pandangan mereka. Super bandel berarti negara tersebut sudah terang-terangan menolak untuk tunduk pada skenario mereka, bahkan berani menentangnya. Terhadap negara seperti ini mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militernya, sebagimana yang terjadi pada Afghanistan dan Iraq, serta calon korban berikutnya yaitu Iran dan Suriah. yaitu dengan melakukan embargo ekonomi. Strategi ini diperlukan untuk memberi pelajaran bagi negara-negara “jajahan” yang agak “bandel”. Negara yang bandel menurut pandangan mereka adalah negara yang tidak mau menerima skema ULN yang mereka tawarkan. Jika negara tersebut tidak mau menerima ULN dikhawatirkan ekonominya akan membaik dan akan berpotensi menjadi negara industri kuat., yaitu tidak akan melakukan proses alih teknologi. Walaupun nampaknya mereka bermurah hati untuk memberikan PMA di negara-negara “jajahan”nya, mereka tidak akan pernah melakukan proses alih teknologi. Teknologi inti tetap mereka “sembunyikan”, sedangkan teknologi yang mereka transfer sesungguhnya hanyalah teknologi “kulit” saja atau teknologi yang sudah dianggap kadaluwarsa. Dengan demikian, walaupun di negara-negara “jajahan” sudah banyak berdiri industri besar, sesungguhnya negara tersebut bukan produsen teknologi, akan tetapi tetap konsumen teknologi., yaitu dengan pemberian utang luar negeri (ULN). Walaupun sepintas ULN nampak menolong, sesungguhnya sangat mematikan. Sebab, skema ULN yang mereka berikan telah ditopang oleh sistem moneter dunia yang dapat dikendalikan oleh IMF. Selain ULN mengandung bunga (baca: riba), rapuhnya sistem moneter dunia (yang sengaja mereka ciptakan) akan memungkinkan ULN tersebut besarnya menjadi berlipat oleh guncangan kurs mata uang yang setiap saat dapat mereka lakukan. Jika utang sudah berlipat-lipat, maka negara tersebut selamanya akan menjadi miskin. Negara yang miskin, bagi mereka bukanlah calon pesaing yang menakutkan. adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah ada di negara yang dituju untuk melakukan “go international”, dengan maksud agar menjadi perusahaan terbuka untuk dapat “dibeli” oleh siapapun termasuk dari negara manapun. Strategi ini dianggap jauh lebih mudah dan murah daripada strategi sebelumnya. adalah dengan menggunakan kedok penanaman modal asing (PMA). Dengan bentuk kerjasama pengembangan PMA ini akan mudah bagi negara-negara yang dituju untuk menerimanya, karena akan dianggap sebagai bentuk bantuan guna memajukan industri di negara yang bersangkutan. Dengan adanya PMA ini, mereka menjanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan segera meningkat dan sekaligus juga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: